Sejarah Nasional PGRI

By. Dedy Kusnaendar	01:16 (46 menit yang lalu)
ke saya

 Sejarah Kelahiran, dan Perjuangan PGRI

Rabu, 31 Oktober 2012 (Dedy Kusnaendar, S.E.,M.Si)

Sejarah Kelahiran PGRI pada zaman kemerdekaan

Sebelum pecah perang dunia kedua ketika Indonesia berada dalam kekuasaaan Pemerintah Kolonial Belanda berbagai macam organisasi guru berdiri. Kehidupan organisasi guru tersebut diwarnai dengan berbagai macam pengaruh dari luar, baik yang bersifat kebijaksanaan pemerintahan kolonial maupu
n kondisi masyarakat waktu itu Oraganisasi guru yang lahir waktu itu diwarnai, antara lain oleh hal-hal berikut :

1. Kesadaran korps dengan segala aspek-aspeknya.
2. Kebangkitan Nasional yang menggandrungi kemerdekaan bangsa yang disadari keharusan adanya persatuan bangsa akan tetapi belum dapat menemukan bentuk wadahnya yang cocok.
3. Politik devide et impera oleh pemerintah kolonial.

Kesadaran nasional, kesadaran kan persatuan dan kesadarankorps profesi guru sudah lahir pada guru sebelum perang. Anggota Budi Oetomo waktu itu kebanyakan dan lahir dari lingkungan guru-guru. Logis memang hal ini tidak lepas karena di negara terbelakang dan atau jajahan manapun di masa lalu warga masyarakat umum yang dianggap terdidik adalah orang-orang terdidik atau bersekolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan aparat pemerintahan kolonial dan yang keduanya adalah guru-guru. Rakyat umum cukup hanya bias baca tulis saja.

Pada tahun 1912 berdirilah suatu organisaasi guru yang besifat uni, yaitu PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) yang keanggotaannya meliputi guru-guru tanpa memandang ijazah, status, tempat kerja, keyakinan agama, dan lain-lain. Salah satu kegiatan PGHB yang menonjol di bidang sosial adalah didirikannya perseroan asuransi “Bumi Putra” langsung di bawah pimpinan PGHB. Ketua Pengurus Besar PGHB pertama dan pendiri perseroan asuransi “Bumi Putra” tersebut adalah Sdr. Karta Hadi Soebroto. Perseroan tersebut akhirnya berdiri sendiri lepas dari kaitan gerakan kaum guru.

Sungguh menyedihkan bahwa dari kelahiran persatuan yang bulat itu akhirnya harus mengalami masa perpecahan dalam bentuk organisasi-organisasi yang berdasarkan ijazah, lapangan kerja, dan lain-lain.

Mulai tahun 1919-an lahir berbagai organisasi guru, yaitu :

1. PGB (Persatuan Guru Bantu)
2. PNB (Perserikatan Normal School)
3. KSB (Kweek School Band)
4. SOB (School Opziener Bond)
5. PGD (Persatuan Guru Desa)
6. VOB (Vaks Onderwijzer Bond)
7. PGAS (Persatuan Guru Ambacht School)
8. HKSB (Hoogere Kweek School Bond)
9. NIOG (Netherlands Indische Onderwijzer Genootschap)
10. OVO (Onderwijzer Vaks Organisative/lulusan HIK)
11. COV (Christelijke Onderwijzer Vereeniging)
12. KOB (Katholieke Onderwijzer Bond)
13. COB (Chinese Onderwijzer Bond)
14. Vereeniging van leeraen voor het Middelbaaronderwijs, dan sebagainya.

Usaha-usaha untuk mengatasi keadaan organisasi yang sudah berkelompok-kelompok ini dalam bentuk federasi, termasuk mengaktifakn terus PGHB yang pada tahun 1932 diganti PGI (Persatuan Guru Indonesia) ternyata tidk berhasil menolong keadaan secara efektif.

Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, praktis tidak ada satupun organisasi masyarakat yang tampil kecuali organissasi bentukan Jepang. Di Jakarta, antara lain ada satu bentuk perserikatan guru dengannama “Guru” dipimpib oleh Sdr. Amin Singgih didampingi oleh beberapa orang Kepala Sekolah yaitu Saudara-saudara Adam Bachtiar, Soebroto, Ny. Woworuntu, Dan lain-lain tapi tidak terbentuk organisasi yang jelas.

Guru-guru dan tokoh-tokoh aktivis organisasi di lingkungan kegururan lebih banyak mengambil kesempatan bergerak sebagai pemimpin organisasi PETA, Keibodan, Seinendan, Fujinkai, (bagi guru wanita) dan sebagainya yang kesemuanya itu akhirnya berhikmah menjadi sarana mempercepat proses pertumbuhan kesadaran nasional, pembentukan rasa kesatuan bangsa dan rasa lebuh gandrung akan Kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa secepat-cepatnya.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, oleh Bung Karno dan Bung Hatrta atas nama Bangsa Indonesia merombak perikehidupan masyarakat bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjtnya, hidup sebagai bangsa yang dijajah menjadi negara yang merdeka, berdiri sendiri, bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri di antara kehidupan bangsa-bangsa dunia.

Tantangan yang pertama dikhadapi adalah merebut kekuasaan pemerintah dari tangan tentara pendudukan Jepang dan mempertahankan/menegakkan kemerdekaan dari serangan tentara kolonial Belanda dengan perlindungan tentara Sekutu yang berusaha ingin kemballi berkuasa di bumi nusantara. Disamping itu, kita juga harus menyususn dan menata kehidupan berpemerintahan dan bernegara sebagaimana layaknya suatu bangsa yang merdeka. Dalam suasana yang masih banyak diwarnai oleh trauma menjadi bangsa yang terjajah, gelora revolusi merebut dan memepertahankan kemerdekaan berkobar dimana-mana dalam setiap dada rakyat Indonesia.

Negara Republik Indonesia sudah merdeka yang diproklamsikan oleh Nung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia merombak perikehidupan bangsa Indonesia . Bangsa kita hidup dari penjajahan kolonial Belanda, sekarang menjadi bangsa yang merdeka, berdiri sendiri bertanggung jawab dan berumah tangga sendiri.

Setelah pengumuman kemerdekaan RI masih ada tantangan dari penjajah Jepang dan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Melalui pertempuran di Surabaya dengan sekutu, NICA_Belanda ingin membonceng tentara sekutu Inggris. Perang kemerdekaan RI, kegiatan yang bersifat nasional, regional, ataupun lokal, tetapi tujuannya tetap satu demi tegaknya kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Di saat memuncak Gelora Revolusi, maka pada tanggal 23 November sampai dengan 25 November 1945 dibukalah Kongres PGRI pertama di Surakarta. Tempat pembukaannya adalah di Gedung Sana Harsana (Pasar Pon) dan tempat kongresnya di Gedung Van Deventer School, sekarang ditempati SMP Negeri 3 Surakarta. Pada waktu kongres mendapat sambutan miltraliyur Belanda dari kapal udara yang mengadakan operasi militernya dengan sasaran gedung RRI Surakarta. Organisasi PGRI yang baru lahir itu bersifat : 1) unitaristis, 2) independen, 3)non partai politik serta keanggotaannya tanpa pandang perbedaan ijasah, status, tempat kerja, jenis kelamin, dan keyakinan agama dan lain sebagainya.

Kehadiran PGRI sebagi wadah dan sarana PGRI yang sedang berevolusi Kemerdekaan, merupakan manifestasi akan keinsyafan dan rasa tangggung jawab kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban akan pengabdiannya serta partisispasinya kepada perjuangan menegakkan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Guru-guru sadar kan tugasnya, bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam pembangunan bangsa dan negara, mereka melaksanakan dwifunsi dalam baktinya yaitu : di garis belakang mendidik dan mengajar di sekolah-sekolah biasa, sekolah peralihan, sekolah pengungsian. Disampingnya kerja sama dengan para bapak/ibu mendirikan dapur umum dan mempersiapkan makanan tahan lama untuk para pejuang di garis depan. Kecuali itu mereka menjadi pemimpin /komandan barisan tentara : BKR, TKR, TRI/TNI, BARA, API, BBRI, Hizbullah, Sabilillah, Laskar Rakyat, LASWI, KRIS, PMIU dan para pejuang lainnya.

Jika kita meneliti dalam mukadimah AD/ART PGRI dan meneliti kehidupannya organisasi, sejak kelahirannya sampai sekarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PGRI lahir karena hikamah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17Agustus 1945, merupakan manifestasi aspirasi kaum guru Indonesia, untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik bangsa demi tercapainya cita-cita kemerdekan.
2. PGRI mempunyai commited kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi. Suatu organisasi pemersatu kaum guru bersifat : 1) unitaristis, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan sarana, wahana, usaha kepentingan kaum guru, bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengembanagan kepada tanah air dan bangsa.
4. PGRI adalah suatu organisasi profesi guru yang lahir dan mewariskan jiwa, semanagat, dan nilai-nilai 1945 secara teru-menerus kepada setiap generasi bangsa Indonesia.

Susunan pengurus Besar PGRI hasil Kongres I 25 November 1945

PGRI merupoakan usul persembahan dari rekan-rekan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Seluruh Priangan (PGSP), delegasinya Sdr. A. Zahri (almarhum sekjen PB-PGRI). Susunan PB PGRI hasil Kongres I ialah

1. Ketua I : Amin Singgih
2. Ketua II : Rh. KOesnan
3. Ketua III : Soemitro
4. Penulis I : Djajeng Soegianto
5. Penulis II : Ali Marsaban
6. Bendahara I : Soemidi Adisasmito
7. Bendahara II : Marto Soedigdo
8. Anggota : Siti Wahyunah
9. Anggota : Siswo Widjojo
10. Anggota : Parmoedjo
11. Anggota : Siswowardjojo

Beberapa bulan kemudian terjadilah pengunduran diri ketua I, karena ia diangkat menjadi Bupati Pamongpraja Mangkunegaraan Surakarta sehingga terpaksa diadakan susunan Pengurus Besar PGRI, formasinya :

1. Ketua I : : Rh. Koesnan
2. Penulis I : Sastrosoemarto
3. Penulis II : Kadjat Martosoebroto
4. Bendahara I : Soemidi Adisasmito
5. Bendahara II : Marto Soedigdo
6. Anggota : Djajeng Soegianto
7. Anggota : Siswo Widjojo
8. Anggota : BAroja
9. Anggota : Siswowardjojo
10. Anggota : Ny. Noerhalmi
11. Anggota : Soespandi Atmowirogo

(PGRI Dari Masa Ke Masa 1989 : 42-44)

2.2 Perjuangan Organisasi PGRI

2.2.1 Partsipasi PGRI dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

2.2.2 Peranserta PGRI dalam Mewujudkan Pendidikan Nasional

1. PGRI Pelopor dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Sebagai organisasi yang cita-cita perjuangannya sejajar dengan cita-cita bangsa Indonesia maka tantangan dan hambatan PGRI seirama dengan arus perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Setelah Kongres 1 PGRI mulai menyusun dan mengembangkan organisasinya ke seluruh pelosok tanah air.

Adapun tuntutan kongres terhadap pemerintah antara lain :

1. Sistem pendidikan agar dilakukan atas dasar kepentingan Nasional.
2. Gaji guru tidak terbatas satu kolom.
3. Diadakannya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan.

Keputusan Kongres PGRI II adalah wujud dari tanggung jawab nasional PGRI dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan kolonial ke arah sistem pendidikan nadional.

Kongres III menegaskan garis perjuangan PGRI yang secara jelas dcantumkan dalam asas dan tujuan PGRI serta menjadi identitasnya . Garis perjuangan tersebut merupakan haluan bagi PGRI dan menjadi pedoman bagi organisai serta anggotanya dalam mewujudkan cita-cita. Sikap dan pola pikir , jiwa, dan semangat bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, memperjuangkan, dan mengisi kemerdekaan melalui berbagai forum organisasi PGRI dirumuskan kemudian diputuska menjadi ”Jati Diri PGRI”.

Jati Diri PGRI menjadi identitas dan kepribadian organisasi PGRI diwujudkan dalam sikap perilaku anggotanya antara lain :

1. Sikap nasionalisme
2. Persatuan dan Kesatuan
3. Demokrasi
4. Kekeluargaan
5. Disiplin
6. Tak kenal menyerah

Nama PGRI mulai dikenal di luar negeri terbukti hubungan NEA (National Education Accociation) mengundang PGRI untuk meninjau pendidikan di USA selama 8 bulan. WCOTP mengundang PGRI untuk mengikuti Kongres WCOTP di London ( juni 1948 ).

2. PGRI sebagai Pelopor Mengubah Sistem Pendidikan Kolonial menjadi Sistem Pendidikan Nasional

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan Oktober 1946 Kementrian Pengajaran tidak bernahkoda. Perjuangan PGRI menjadikan berlakunya Pendidikan Nasional terus berlangsung.Melalui pemikiran tokoh-tokoh PGRI dalam pertemuan dengan pemerintah antara lain : H.Basyuni Suryamiharja, Drs.Gazali Dunia, Prof.Dr.Winarno Surahmat, Dra. Mien,Warmaen, Ki Suratman, Dr.Anwar Yasin.M.Ed.

Dalam Kongres PGRI XIV,lahirlah Keputusan Nomor 001/KPTS/XIV/1978 tentang usaha meningkatkan satu sistem pendidikan nasional yang mantap dan terpadu.

Akhirnya melalui perjuangan panjang pada tahun 1989 Pemerintah dengan persetujuan DPR RI menetapkan Undang-Undang Ri Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mulai diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989.

2.2.3 Perjuangan PGRI dalam Mempersatukan Guru Republik Indonesia

1. Kongres PGRI IV di Yogyakarta

1. PGRI sebagai Organisasi Perjuangan

Sebagai organisasi pejuang dan organisasi profesi PGRI yang dilahirkan dalam kancah perjuangan fisik menentang melawan penjajah Belanda memiliki sifat dan semangat yang diwarisi semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 26-28 Februari 1950 dilaksanakan Kongres PGRI IV di Yogyakarta (sebagai ibu kota RI sementara) dan Mr.Asaat ditunjuk sebagai pemangku jabatan Republik RI. Berikut sambutannya :

1. Persatukanlah, asilah dan sempurnakan makna ikrar resmi berdirinya NKRI
2. Memuji PGRI karena merupakan pencerminan semagat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan pendidik bangsa..
3. Menganjurkan agar PGRI sesuai dengan tekad da kehendak para pendirinya.

2. Suasana Kongres PGRI IV

Tekad dan semangat juang yang menggelora , rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh mewarnai suasana Kongres PGRI IV.Mereka datang dengan tekad bulat untuk mempertsatukan diri bernaung di bawah panji-panji PGRI.Sejarah perjuangan Indonesia berdasarkan perjanjian Linggarjati pada tanggal 23 Maret 1947 secara de facto diwilayah RI meliputi Sumatra, Jawa dan Madura.Kemudian muncul perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 wilayah RI menjadi semakin sempit.

3. Pengakuan RIS oleh Belanda dan Pengaruhnya dalam kongres PGRI IV pada 27 Desember 1949.
4. Keputusan penting yang dikeluarkan dalm kongres PGRI IV

Mempersatukan seluruh guru di tanah air Indonesia dalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI.

5. Susunan Pengurus Besar PGRI Hasil Kongres PGRI IV
• Ketua I : RH.Koesnan
• Ketua II : Soejono
• Ketua III : Soejono Kromodimulyo
• Sekjen I : Soekarno
• Sekjen II : Mochamad Hidayat
• Bendehara I : Soetinah
• Bendahara II : Soetedjo
• Ketua Perburuhan : ME.Soebiadianata
• Wakil Perburuhan : Soeparmo
• Ketua Pendididikan : Soedarsono
• Wakil Pendidikan : F.Wanchendorff

2. Kongres PGRI V di Bandung

1. Usaha mempersatukan guru yang bersikap Cooperator dan Non cooperator.

Masalah yang timbul mengenai penyesuaian gaji pegawai dan penghargaan kepada golongan non cooperator yang dengan tegas menentang Belanda saat perang.Adapun usaha yang dilakukan antara lain :

• Menyelesaikan pelaksanaan penyesuaian gaji pegawai berdasarkan PP yang ditetapkan.
• Menyelesaikan upaya pemberian penghargaan kepada kepada golongan Cooperator dan Non Cooperator
• Mendesak Pemerintah agar menyusun peraturan gaji baru
2. Konsolidasi organisasi dan hasil yang dicapai

Upaya yang dilakukan adalah :

• 47 cabang PGRI di sulawesi dan Kalimantan masuk ke dalam barisan PGRI
• Ada 2500 guru yang berrsedia digaji berbeda menurut ketentuan Swapraja/Swatantra tertolong dsan akhirnya digaji secara sama dan seragam dari pusat.
• Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada Pemerintah tentang honor kenaikan dikabulkan.
• Mulai dilakukan konferensi daerah secara teratur

Kongres PGRI IV mengandung momentum penting yaitu :

• Menyambut lustrum PGRI
• Wujud rasa syukur dan suka cita yang mendalam karena SGI/PGI (Serikat Guru Indonesia/Persatuan Guru Indonesia) meleburkan diri ke dalam PGRI

3. Lahirnya Organisasi-Organisasi yang Berasaskan Ideologi, Agama, dan Kekaryaan

1. Gejala Separatisme

Politik devide et impera yangdiciptakan oleh penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia ada kasak kusuk akan didirikan organisasi yaitu :

1. Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA
2. Ikatan guru CVO/OVO
3. Mendirikan IGN, IGM, PGII

2. Usaha-usaha PGRI menghadapi Separatisme

Upaya yang dilakukan adalah :

1. PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisasi ke cabang daerah.
2. Membangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang ’45, melalui berbagai kegiatan.
3. Menjelaskan hasil-hasil perjuangan PGRI. Hasil yang dicapai antara lain :
• Keberhasilan PGRI dalam menyelesaikan PS/PSK yaitu berhasil mengecilkan wilayah PS/PSK menerima uang jalan tetap dan kedudukannya dalam PGP baru yang lebih baik.
• Pengurangan maksimum jam mengajar dalam seminggu dan perbaikan honorarium.
• Perbaikan nasib rekan-rekan guru yang berijazah CVO/DVO.

4. Asas yang Diterapkan dalam Organisasi PGRI
1. Penerapan asas unitaristik

PGRI menerapkan asas unitaristik sebagai asa perjuangannya. Dengan asas ini PGRI berupaya menghilangkan perbedaan , PGRI tidak mengenal perbedaan agama, ras,suku, bangsa, pendidikan, ijazah, jenis kelamin dan sebagainya.

2. Penerapan asas Independen

PGRI merupakan organisasi mandiri. Asas ini memotivasi untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri penuh percaya diri, bebas ketergantungan dari pihak lain.

3. Penerapan asas non partai politik

PGRI merupakan organisasi non politik yang tidak terikat pada salah satu kekuatan sosial politik yang ada pada PGRI memberikan kebebasan pada anggotanyadalam menyalurkan aspirasinya.

2.2.4 Usaha PGRI dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

2.2.5 Perjuangan PGRI dalam menumpas pemberontakan G 30 S PKI

2.2.6 Perjuangan PGRI dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Pembangunan Nasional

1. PGRI Dalam Penyusunan Konsep Sistem Pendidikan Nasional

1. Pengabdian di bidang pendidikan

Seperti yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, ada bagian kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, PGRI sangat peduli dan selalu berperan aktif untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya, sebagai guru dengan mempedomi kode etik guru Indonesia sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar (PBM).
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi, sebagai sarana perjuangan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebjaksanan pemerintah dalam bidang pendidikan.

2. PGRI dalam upaya menyusun konsep pendidikan nasional

Melalui kongres PGRI XIV telah melahirkan beberapa keputusan, diantanya keputusan No. 001/KPTS/KGR/XIV/979 tentang : “Usaha Meningkatkan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Mantap dan Terpadu” selain itu disampaikan pula pernyataan tentang “Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional”.

2. PGRI Membangun Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Bernaung di Bawah YPLP-PGRI